DK PBB akan dukung perjanjian damai Sudan Selatan

Benjamin Takpiny

JUBA, Sudan Selatan

Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin oleh Afrika Selatan dan Amerika Serikat menyatakan berkomitmen untuk mendukung implementasi perdamaian Sudan Selatan.

Duta Besar Afrika Selatan di PBB Jerry Matthews Matjila mengatakan bahwa DK PBB berkomitmen penuh untuk mendukung Sudan Selatan dalam implementasi perjanjian damai.

“Jika kita tidak menggunakan waktu ini untuk mengimplementasikan perjanjian damai, akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Kami di sini tidak hanya untuk mengumpulkan, tetapi juga memberikan dukungan implementasi perdamaian," kata Matjila, saat bertemu pihak Sudan Selatan untuk perjanjian damai, Sabtu.

Dia mendesak para pemimpin Sudan Selatan untuk menyelesaikan semua masalah dan berbicara dengan bahasa damai.

Matjila juga meminta semua pemimpin untuk menjaga rakyat mereka dengan saling berkompromi.

"Apa yang [diinginkan oleh pemimpin oposisi Riek] Machar bukan tidak mungkin tetapi kami membutuhkan para pemimpin politik yang dapat berkompromi," ujar dia.

Duta Besar Amerika Serikat Kelly Craft mengatakan pihaknya merasa tidak senang dengan tuntutan Machar.

"Kami tidak senang dengan pernyataan Machar bahwa perdamaian akan terancam jika pengaturan keamanan dan sejumlah masalah tidak terselesaikan tetapi kami senang dengan komitmen presiden untuk menciptakan perdamaian bulan depan," kata Craft.

Dia menekankan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mewujudkan harapan rakyat.

"Sekarang saatnya untuk berkomitmen kembali pada perjanjian gencatan senjata dan masa depan tanpa kekerasan, untuk bergerak lebih dekat ke implementasi penuh perjanjian damai. Sekarang adalah waktu untuk membuat kompromi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan transisi yang kredibel. Kami menyerukan komitmen Anda bahwa Sudan Selatan tidak akan kembali berperang," ujar Craft.

Pemimpin oposisi Riek Machar mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari pemerintah jika keamanan tidak selesai.

"Jika tidak akan ada pemerintah pada tanggal 12 (November), kami tidak akan ada di sana karena kami tidak ingin menempatkan negara dalam krisis. Kami akan memilih dan mengisi pasukan. Tidak ada pasukan yang akan ditinggalkan,” kata Machar, dalam pertemuan dengan DK PBB di Juba, Minggu.

Sementara itu, Menteri Informasi Sudan Selatan Michael Makuei Lueth mengatakan bahwa pemerintah siap untuk membentuk pemerintahan transisi pada 12 November.