WASHINGTON
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis memperbarui mandat misinya di Afghanistan, yang kini berada di bawah kendali Taliban.
Perpanjangan satu tahun Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) menerima 14 suara dukungan dari 15 anggota badan tersebut. Sementara Rusia abstain.
"Resolusi tersebut mengirimkan pesan yang jelas bahwa dewan ini berdiri teguh di belakang dukungan berkelanjutan PBB kepada rakyat Afghanistan saat mereka menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Duta Besar Norwegia untuk PBB Mona Juul setelah resolusi diadopsi.
Norwegia memperkenalkan resolusi itu dan Juul mengatakan mandat itu penting untuk tidak hanya menanggapi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang segera terjadi di negara yang dilanda perang itu, tetapi juga untuk mendukung tujuan menyeluruh Dewan untuk perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.
UNAMA adalah Misi Politik Khusus PBB yang didirikan untuk membantu negara dan rakyat Afghanistan dalam meletakkan dasar bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.
Barbara Woodward, utusan Inggris untuk PBB, mengatakan resolusi itu memastikan UNAMA akan terus memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan tanggapan PBB di negara itu.
Dia mengatakan telah terjadi pengurangan korban sipil di bawah Taliban tetapi pemerintah baru perlu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ekstremis tidak lagi dapat berkembang di negara itu.
"Biar saya perjelas, Taliban punya pilihan. Komunitas internasional telah membuat harapannya jelas," ujar dia.
“Kami akan mendasarkan pendekatan kami pada tindakan yang dilakukan Taliban sekarang.”
“UNAMA akan memainkan peran kunci dalam mendukung hak-hak semua warga Afghanistan, mempromosikan masyarakat inklusif di mana perempuan dan anak perempuan berpartisipasi penuh,” tambah dia.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey DeLaurentis memuji resolusi itu sebagai "langkah penting," dengan mengatakan DK PBB telah ditugaskan untuk memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan Afghanistan dan internasional.
"Afghanistan tidak bisa makmur jika separuh penduduknya tidak diberi akses ke pendidikan atau tidak diizinkan bekerja. Amerika Serikat mengawasi dengan cermat tindakan Taliban untuk memastikannya memenuhi komitmennya untuk menghormati hak-hak perempuan di seluruh negeri," ujar DeLaurentis.
Taliban merebut kembali kekuasaan dengan paksa pada Agustus lalu di tengah penarikan pasukan asing dan runtuhnya pemerintah yang diakui secara internasional.
Pemerintah sementara Taliban belum mendapatkan pengakuan internasional.
Sementara pendanaan internasional sebagian besar masih ditangguhkan, miliaran dolar aset Afghanistan di luar negeri, sebagian besar di AS, juga dibekukan.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, separuh populasi menghadapi kelaparan akut, lebih dari 9 juta orang kehilangan tempat tinggal dan jutaan anak putus sekolah.
