Uni Eropa sangat khawatir dengan pernyataan presiden Mesir soal Libya

Agnes Szucs

BRUSSELS

Uni Eropa menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di Libya dan mendesak semua pihak mengakhiri kekerasan di negara itu, kata kepala juru bicara kebijakan luar negeri UE mengomentari ancaman intervensi militer oleh presiden Mesir.

"Rakyat Libya ... tidak perlu lebih banyak eskalasi, tidak perlu lebih banyak konfrontasi. Dalam hal ini, eskalasi deklarasi, pernyataan, dan campur tangan aktor-aktor luar baru-baru ini merupakan sumber keprihatinan serius, ”kata juru bicara UE Peter Stano pada Senin.

Dia juga mengingatkan para aktor internasional yang terlibat dalam konflik untuk "bekerja meredakan ketegangan, bukan meningkatkannya."

Dalam wawancara yang disiarkan oleh televisi Mesir dari kota Matrouh di dekat perbatasan Libya pada Sabtu, Abdel-Fattah al-Sisi mengungkapkan bahwa "jika diperlukan" Kairo dapat meluncurkan "kekuatan militer eksternal" ke Libya.

Al-Sisi mengatakan kepada pasukannya untuk "bersiap untuk melaksanakan misi apa pun di sini di dalam perbatasan kami, atau jika perlu di luar perbatasan kami."

Intervensi Mesir ‘deklarasi perang’

Pemerintah Libya pada Minggu menyebut segala bentuk intervensi militer dari presiden Mesir sebagai "deklarasi perang."

Libya dihancurkan oleh perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada tahun 2011.

Pemerintah baru Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin oleh PBB, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar.

Pada Maret, pemerintah Libya meluncurkan Operasi Badai Perdamaian untuk melawan serangan di ibu kota, dan baru-baru ini merebut kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk pangkalan udara Al-Watiya dan kota strategis Tarhuna.

Sejak tahun lalu, beberapa pertemuan tingkat tinggi, yang dikenal sebagai proses perdamaian Berlin, diadakan di ibu kota Jerman untuk mengakhiri konflik Libya, dengan partisipasi kekuatan dunia dan aktor regional.

Menurut UE, proses negosiasi yang didukung PBB ini adalah satu-satunya cara yang dapat diterima karena didasarkan pada pembicaraan damai dan multilateral.