BKPM dan BUMN jalin kerja sama permudah izin investasi

JAKARTA

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat kegiatan ekonomi melalui percepatan perizinan investasi.

Nota kesepahaman tersebut terkait tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan perlu ada percepatan perizinan melalui pelayanan khusus dari BKPM kepada BUMN agar proyek dan investasi dari BUMN bisa berjalan cepat.

“Bukan rahasia umum, sering BUMN dalam menjalankan usahanya, bukan persoalan eksekusi investasi yang jadi masalah, tapi perizinan yang sangat menunda aktivitas,” ujar Bahlil dalam telekonferensi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, Bahlil mengatakan dengan adanya nota kesepahaman ini, maka sekat-sekat permasalahan bisa dihilangkan bersama.

“Terlebih lagi di tengah kondisi krisis karena virus korona ini, kita bisa urai masalah melalui kerja sama sehingga memberikan harapan pada peningkatan realisasi investasi, peningkatan lapangan kerja, dan penerimaan pajak kita,” tambah Bahlil.

Bahlil menjelaskan seluruh BUMN di Indonesia menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari nota kesepahaman.

Kerja sama yang dapat dilakukan antara BUMN dengan BKPM antara lain berupa pertukaran informasi dan data untuk peningkatan realisasi investasi, percepatan perizinan berusaha, kegiatan promosi bersama (joint promotion) serta fasilitasi investasi perusahaan BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penandatanganan ini sangat penting untuk memberikan sinyal positif bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan di saat seluruh fokus pemerintah sedang diarahkan pada penanganan virus korona.

“Ekonomi harus terus jalan untuk membangun negeri. Oleh karena itu, banyak sekali proyek yang harus tetap berjalan,” ujar Menteri Erick.

Menteri Erick mengakui bahwa penyebaran virus korona tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, namun juga ekonomi negara. Namun, pemerintah, termasuk para BUMN akan berupaya untuk meminimalisasi dampak ekonomi yang terjadi.

“Salah satunya kami dorong BUMN untuk tetap beroperasi dan bisa memanfaatkan fasilitasi perizinan serta data-data investasi yang ada di BKPM,” lanjut Menteri Erick.