KSPI: Mulai terjadi PHK massal akibat virus korona

JAKARTA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mulai menemukan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada para pekerja sebagai imbas dari pandemi korona.

Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar pemerintah dengan segala upaya melakukan langkah nyata untuk memastikan agar tidak ada PHK.

Dalam temuan KSPI , salah satu perusahaan yang akan melakukan PHK adalah PT Akomoto Indonesia.

Perusahaan yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur itu pada tanggal 24 Maret 2020 sudah mengirimkan surat kepada serikat pekerja terkait dengan rencana PHK terhadap 26 orang pekerja.

Di Sidoarjo, lanjut Iqbal, pekerja di PT Apie Indo Karunia juga terancam PHK lantaran pemilik perusahaan sudah tidak punya uang untuk memberikan upah.

“Sementara itu, ribuan buruh di perusahaan tekstil di Bandung yang habis kontrak sudah tidak diperpanjang lagi. Hal sama juga terjadi di banyak perusahaan lain,” tegas Iqbal pada Sabtu di Jakarta.

Informasi adanya PHK juga diterima KSPI terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan berbagai daerah lain.

Said Iqbal mengingatkan terdapat 4 hal yang memicu gelombang PHK jika tidak segera diselesaikan.

Pertama, ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis. Khususnya bahan baku yang berasal dari impor, seperti dari negara China, dan negara-negara lain yang juga terpapar korona.

Kedua, melemahnya rupiah terhadap dollar. Ketiga, menurunnya kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata. Keempat, anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan.

“Karena itu, inilah saatnya yang tepat bagi pengusaha untuk meliburkan karyawannya secara bergilir,” kata Said Iqbal.

KSPI memprediksi dalam 2 bulan akan terjadi PHK puluhan ribu buruh.

“Bahkan jika permasalahan di atas tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ratusan ribu buruh bakal kehilangan pekerjaan,” ujar Iqbal.

Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mengambil kredit rumah bersubsidi menyusul terjadinya wabah Covid-19 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan pemerintah akan mempercepat penerapan program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan serta pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan gaji Rp1 juta per bulannya selama 3-4 bulan.

"Alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp10 triliun," jelas dia.

Ini, kata presiden, merupakan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19.