Teknologi harus tunjang partisipasi kerja wanita

Astudestra Ajengrastri

BALI

Proses digitalisasi dalam lapangan pekerjaan seharusnya membantu partisipasi kerja untuk kaum wanita, bukannya malah mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa.

IMF menyebut kemajuan teknologi di lapangan kerja – salah satunya adalah otomatisasi – mengancam lebih banyak pekerja wanita ketimbang pekerja pria. Data ini dirilis IMF pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (AM IMF-WB) 2018 di Nusa Dua, Bali, berdasarkan riset yang dilakukan di 30 negara.

Menurut data tersebut, berdasarkan teknologi yang ada sekarang, 10 persen pekerjaan pria dan wanita dari 54 juta pekerja terancam diambil alih teknologi dalam kurun waktu dua dekade mendatang. Namun, persentase pekerja wanita yang terancam digerus teknologi lebih tinggi ketimbang pria, dengan angka 11 persen dibanding 9 persen.

“Padahal riset IMF yang lain membuktikan bahwa kontribusi wanita dalam partisipasi kerja adalah hal yang bagus untuk ekonomi, baik secara kompetitif maupun moral,” kata Pemimpin IMF Christine Lagarde dalam diskusi ‘Empowering Woman in Workforce’ yang diadakan di sela-sela AM IMF-WB 2018.

Teknologi, sebut Lagarde, dengan kelebihan-kelebihannya seharusnya bisa membantu wanita untuk lebih fleksibel dalam bekerja.

“Tentu saja, wanita tidak hanya harus sekadar mampu memakai komputer, tapi memahami dan bisa mengantisipasi efek kemajuan teknologi dalam ranah pekerjaan,” kata dia.

Masih di ranah teknologi, tak kalah penting adalah pengakuan bahwa wanita juga bisa berprestasi di bidang pekerjaan yang didominasi oleh pria.

Vera Songwe, ekonom Bank Dunia, mengatakan pengakuan ini penting sebagai role model bagi banyak wanita muda yang kerap menghadapi stereotip dari lingkungannya saat ingin memasuki lingkungan kerja yang dianggap tak pantas bagi wanita.

“Misalnya isu hak paten di Afrika, ternyata lebih mudah diterima bila yang mengajukan adalah pria. Harus ada kebijakan yang mengizinkan wanita menguangkan ide-ide mereka. Bagaimana, kapan, dan dengan siapa, itu hak mereka,” ungkap Songwe.

Stereotip memang masih menjadi masalah utama bagi wanita bekerja, selain sistem patriarki yang masih banyak dianut masyarakat Asia. Di Indonesia, partisipasi kerja kaum wanita terbilang rendah dan tak menunjukkan angka kenaikan.

Di sektor pekerjaan formal, kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang juga menjadi salah satu panelis dalam diskusi, pekerja wanita menyumbang 37 persen dari total angkatan kerja.

Meski terbilang rendah karena berada di bawah 50 persen, “Angka ini lebih adalah salah satu yang paling tinggi di antara negara-negara Asia. Bahkan dibandingkan Singapura, Indonesia lebih tinggi,” ujar Menteri Sri.

Jumlah kaum wanita yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia cukup besar, sebut Menteri Sri, namun ini tak tercermin pada angka partisipasi kerja. “Drop out after collage, angkanya tinggi sekali. Masalahnya apa?” kata dia.

Tak dipungkiri, untuk melawan arus patriarki dan stereotip ini wanita kerap harus berusaha lebih keras ketimbang pria. Kompromi antara pria dan wanita dalam rumah tangga juga harus selalu dikampanyekan, misalnya bahwa pria juga bisa menjadi primary care taker dalam mengasuh anak.

“Kami mendorong supaya pilihan itu ada, bukan memaksa bahwa wanita harus bekerja di luar rumah. Singkirkan diskriminasi supaya wanita punya lebih banyak pilihan,” ungkap Lagarde.

Menurut Lagarde, syarat utama untuk keseimbangan jender ini bisa terjadi adalah dengan, “Investasi pada pendidikan untuk wanita. Titik.”