Erric Permana
11 Januari 2019•Update: 12 Januari 2019
Erric Permana
JAKARTA (AA) - Gerakan Pemuda Ansor yang terafiliasi dengan Organisasi Nahdhatul Ulama (NU) menyebut adanya gerakan radikal untuk mengganti ideologi negara yang menyusup dalam kontestasi Pemilu 2019.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil mengatakan anggotanya dari seluruh daerah di 34 provinsi menemukan adanya gerakan kelompok radikal tersebut berkonsolidasi.
"Mereka bukan merusak pemilu tapi menginduk dalam isu kontestasi, memasukkan agenda-agenda mereka, mendirikan negara Islam, khilafah islamiyah atau NKRI bersyariat," ujar Yaqut usai bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden yang akrab disapa Joko Widodo.
"Keberagaman itu keniscayaan. Tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh ada yang memperjuangkan negara lain di luar NKRI," tambah dia.
Dia juga mengaku melaporkan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki ideologi untuk mengusung khilafah.
"Kami beri masukan kepada presiden," tambah dia.
Dia menegaskan kepada Presiden untuk membantu pemerintah melawan kelompok itu.
