Astudestra Ajengrastrı
23 Juni 2018•Update: 24 Juni 2018
Astudestra Ajengrastri
JAKARTA
Oknum Tentara Republik Indonesia yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada Serentak 2108, Pemilihan Legistlatif juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 akan ditindak tegas, kata seorang pejabat TNI.
“Siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana. Kalau ada laporan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat.
Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral ini, kata dia, adalah merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.
Denny juga mengaktakan, perilaku tidak netral anggota TNI akan menciderai kepercayaan masyarakat juga melanggar perintah atasan.
“Ini bukan hanya sekadar retorika belaka, kita akan lihat bersama apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” lanjut Denny.
Janji TNI tidak akan terlibat politik praktis, sebut Denny, namun jika kini ada purnawirawan TNI yang kini ikut serta dalam Pilkada, maka ini adalah hak politik mereka sebagai masyarakat sipil.
“TIdak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi,” tegas dia.
Atas nama TNI AD, jenderal bintang satu ini berharap masyarakat menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.
"Percayalah, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyat hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” kata Alfret.
