'ASEAN gagal akhiri kekerasan di Myanmar'

JAKARTA

Para politisi dan anggota parlemen di Asia Tenggara mengatakan pemerintah negara-negara ASEAN gagal mengatasi krisis Myanmar dan membutuhkan visi baru untuk menyelesaikan persoalan di negara itu.

“Sementara pengunjuk rasa pro-demokrasi Myanmar dibunuh oleh junta militer, semua pemerintah negara ASEAN lainnya menunjukkan kurangnya itikad politik dan persatuan untuk menekan junta militer agar mengakhiri pembunuhan,” ujar para politisi dalam pernyataan bersama secara virtual di Malaysia, Rabu.

Tokoh-tokoh yang mengeluarkan pernyataan adalah kepala oposisi Malaysia Anwar Ibrahim dari Partai Keadilan Rakyat, tokoh oposisi Kamboja Sam Rainsy dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja.

Dari Indonesia adalah anggota DPR Fadli Zon, wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya, kemudian mantan Menlu Thailand Kasit Piromya.

Berikutnya senator dan Ketua Dewan Liberal Asia dan Demokrat Filipina Kiko Pangilinan, dan Mantan Wakil Ketua Parlemen Singapura Charles Chong.

Mereka mengatakan peristiwa di Myanmar menunjukkan ketidakmampuan pemerintah negara-negara ASEAN menghadapi krisis regional, termasuk Rohingya.

“Selama beberapa dekade, pemerintah ASEAN secara konsisten gagal melindungi rakyatnya dari satu krisis ke krisis lainnya. Termasuk polusi kabut asap transnasional, bencana kemanusiaan Rohingya, dan banyak pelanggaran anti-demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar para politisi.

Mereka mengatakan pemerintah ASEAN telah dilumpuhkan oleh doktrin non-interference atau non-campur tangan yang dibuat sendiri.

“Doktrin ini mungkin diperlukan di masa lalu, tetapi sejak itu doktrin ini menjadi penghalang utama dan batu sandungan bagi perkembangan demokrasi partisipatif dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat ASEAN,” terang para politisi.

Mereka pun menuntut agar pemerintah ASEAN meninggalkan doktrin lama non-interference dan melakukan pendekatan baru yang konstruktif dan kritis, dengan opsi memberlakukan sanksi perdagangan dan ekonomi pada junta militer Myanmar.

Belajar dari Indonesia

Anggota DPR Indonesia Fadli Zon mengatakan militer Myanmar bisa belajar dari Indonesia dalam menjalankan transisi demokrasi.

Sebab Indonesia sempat dikuasai pemerintahan Orde Baru yang militer selama 32 tahun sejak 1966-1998.

Saat itu, Presiden Soeharto, dengan latar belakangan militer, akhirnya bersedia turun takhta akibat desakan mahasiswa dan masyarakat yang menganggapnya diktator.

“Indonesia memiliki transisi politik. Kita melalukan perubahan secara smooth. Setelah itu, Indonesia memasuki masa reformasi pada 1999 yang secara penuh menerapkan demokrasi,” kata Fadli.

Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harus pro aktif dalam menyelesaikan krisis Myanmar dengan berdialog dengan militer Myanmar.

“Dengan pengalamannya, Indonesia bisa menemani transisi demokrasi di Myanmar,” kata Fadli.

Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan, pada Rabu, demonstran anti-junta yang tewas mencapai lebih dari 200 orang sejak kudeta 1 Februari lalu.

Data Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan, hingga Selasa malam, 202 orang telah tewas, dengan tambahan 2 orang tewas dari data sehari sebelumnya.

Korban lebih lanjut akan ditambahkan saat dikonfirmasi.

Selanjutnya, hingga 16 Maret, AAPP melaporkan total 2.181 orang telah ditangkap, didakwa atau dihukum sehubungan dengan percobaan kudeta militer pada 1 Februari,.

“Tahanan belum diizinkan untuk bertemu dengan kerabat dan perwakilan hukum mereka, tidak ada yang tahu di mana, karena begitu banyak orang ditahan,” terang AAPP dalam pernyataan mereka.