Rhany Chairunissa Rufinaldo
07 Maret 2019•Update: 08 Maret 2019
Rhany Chairunissa Rufinaldo
JAKARTA
Duta Besar Jepang untuk Filipina Koji Haneda dan Direktur ILO Filipina Khalid Hassan pada Rabu menandatangani kesepakatan yang akan membantu dalam pembangunan sistem pasokan air dan pemulihan di wilayah tersebut menggunakan tenaga kerja lokal, lansir kantor berita yang dikelola pemerintah Filipina PNA.
Melalui program tersebut, rumah-rumah di Wilayah Otonomi Muslim Mindanao akan lebih mudah mengakses air bersih melalui proyek senilai USD2,6 juta yang akan membangun pasokan air berbasis masyarakat di wilayah tersebut.
"Saya berharap melihat lebih banyak rumah tangga di wilayah Bangsamoro mendapatkan akses yang lebih baik ke air minum, mencegah kerentanan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air yang disebabkan oleh sumber yang tidak aman," kata Haneda saat upacara penandatanganan, dikutip oleh PNA.
Menurut kantor berita itu, inisiatif ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada lebih dari 1.800 pekerja dan setidaknya 12.000 rumah tangga di daerah yang terkena dampak konflik.
Berbicara pada kesempatan yang sama, Hassan mengatakan proyek tersebut akan berfungsi sebagai salah satu agenda utama dalam rangka seratus tahun berdirinya ILO, di mana intervensi di wilayah Bangsamoro dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja sambil mengadvokasi agenda kerja yang layak.
Berdasarkan data 2016 dari Otoritas Statistik Filipina, hanya 53 persen keluarga di Wilayah Otonomi Muslim Mindanao yang memiliki akses ke air bersih, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 85 persen.
Program pelatihan pertanian dengan FAO
Pada hari yang sama, Duta Besar Jepang juga menandatangani kesepakatan dengan Direktur FAO Filipina Jose Luis Fernandez untuk menerapkan program pelatihan pertanian senilai USD1,76 juta untuk wilayah Bangsamoro pada Maret 2019, PNA melaporkan, Rabu.
Selama upacara penandatanganan, Fernandez menyatakan dia optimis bahwa inisiatif tersebut akan dapat berkontribusi secara signifikan untuk mempromosikan pertumbuhan inklusif di wilayah tersebut.
"Kami optimis ini akan memperkuat kolaborasi orang untuk mempromosikan ketahanan pangan dan memperkuat sektor pertanian di seluruh Mindanao," ujar dia, dikutip oleh PNA.
Menurut kantor berita itu, selain dari sektor pertanian, area intervensi program ini mencakup perikanan dengan penerima manfaat sekitar 2.000 petani dan nelayan serta rumah tangga mereka.
Proyek yang diperkirakan akan berjalan dari Maret 2019 hingga Februari 2020 ini berupaya meningkatkan keterampilan kejuruan berbasis pertanian dari mantan kombatan, masyarakat adat, dan pemuda putus sekolah ketika proses normalisasi dimulai di wilayah tersebut.
Dalam melaksanakan inisiatif ini, FAO akan berkoordinasi dengan Otoritas Transisi Bangsamoro, Kantor Penasihat Presiden untuk Proses Perdamaian (OPAPP), Departemen Pertanian serta Otoritas Pengembangan Mindanao.
Sekretaris OPAPP Carlito Galvez Jr mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang serta FAO dan ILO atas komitmen mereka terhadap proses perdamaian dan dukungan untuk mengembangkan Mindanao.
Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina, adalah penyumbang utama bagi ekonomi Filipina dengan produksi komoditas bernilai tinggi seperti karet, kopi, nanas, dan pisang.
Menurut data Otoritas Statistik Filipina pada 2016, pertanian di Mindanao sendiri menyediakan lapangan kerja bagi 4,08 juta orang atau sekitar 36 persen dari total lapangan kerja negara di sektor ini.
