'Kekerasan terhadap Rompi Kuning di Prancis harus diselidiki'

Bayram Altug

JENEWA

Otoritas Perancis harus menyelidiki penggunaan kekerasan berlebihan pada demonstrasi Rompi Kuning di seluruh negara itu, kata ketua Dewan HAM PBB (UNHRC) pada Rabu.

"Kami mendorong pemerintah untuk melanjutkan dialog - termasuk menindaklanjuti diskusi nasional yang saat ini sedang berlangsung," kata Michelle Bachelet di kantor PBB di Jenewa.

Bachelet mengatakan demonstran Rompi Kuning memprotes apa yang mereka lihat sebagai pengecualian dari hak ekonomi dan partisipasi dalam urusan publik.

Sejak 17 November, ribuan demonstran yang mengenakan rompi kuning cerah berkumpul di kota-kota besar Prancis, termasuk Paris, untuk memprotes kebijakan Macron tentang kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial dan memburuknya situasi ekonomi negara.

Menurut data pemerintah Prancis, 11 orang tewas dalam protes dan lebih dari 2.000 lainnya terluka.

Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner pada Februari mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menangkap sekitar 8.400 orang dan setidaknya 1.796 lainnya dijatuhi hukuman penjara.

Di bawah tekanan, Macron akhirnya mengumumkan kenaikan upah minimum dan membatalkan kenaikan pajak.

Sejak saat itu, aksi protes tumbuh menjadi gerakan yang lebih luas yang bertujuan mengatasi ketimpangan pendapatan dan mengajak warga memberikan suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan pemerintah.