Beyza Binnur Donmez
13 November 2026•Update: 13 November 2026
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (12/11) meluncurkan inisiatif baru dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, untuk menghimpun akses pendanaan risiko bencana senilai lebih dari 3 miliar dolar AS (sekitar Rp50 triliun) guna melindungi 75 juta orang beserta sumber penghidupan mereka hingga 2030.
Inisiatif bernama UN Disaster Risk Financing (DRF) Platform tersebut melibatkan enam badan PBB untuk meningkatkan akses pendanaan sebelum keadaan darurat akibat perubahan iklim dan bencana alam berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Program itu bertujuan menjadikan pendanaan darurat lebih terencana dan dapat diprediksi melalui penggabungan keahlian, pertukaran data, serta koordinasi sumber daya, termasuk lewat kemitraan dengan sektor swasta dan industri asuransi.
Menurut PBB, pendanaan yang telah disiapkan sebelum bencana saat ini hanya mencakup kurang dari dua persen dari total pendanaan kemanusiaan global.
Kondisi tersebut membatasi kemampuan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi bencana yang sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya.
"Bencana semakin dapat diprediksi, tetapi pendanaan yang dibutuhkan untuk bertindak sebelum bencana terjadi masih lambat dan terfragmentasi," kata Direktur Pendanaan dan Penjangkauan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Lisa Doughten.
Menjelang peluncuran inisiatif tersebut, OCHA dan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) telah memperoleh polis asuransi untuk mendukung program tindakan antisipatif mereka, dengan bantuan teknis dari Program Pangan Dunia (WFP).
WFP mengatakan pihaknya telah membantu mengamankan pendanaan yang disiapkan sebelumnya senilai hampir 211 juta dolar AS sepanjang tahun ini.
Pendanaan tersebut ditujukan untuk melindungi hingga 9,6 juta orang di lebih dari 50 negara.
Platform DRF melibatkan enam badan PBB, yakni Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), OCHA, UNICEF, Badan Pengungsi PBB (UNHCR), serta WFP.
