Indonesia: Reformasi WTO harus jamin hak negara berkembang

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia mendesak reformasi organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) yang kini sering dibahas harus menjamin hak-hak dan kepentingan negara berkembang.

Dalam forum Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) WTO 13-14 Mei lalu di New Delhi India, Indonesia dan negara-negara berkembang lain meminta agar reformasi WTO dapat berjalan dengan seimbang dan tidak merugikan mereka.

Menurut Ketua Delegasi Indonesia Kasan Muhri pertemuan tersebut membahas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, transparansi kebijakan perdagangan, dan berbagai isu perdagangan yang menjadi bagian dari reformasi WTO.

“Pertemuan ini menyepakati pandangan yang sama bahwa elemen-elemen reformasi harus tetap menjamin hak-hak negara berkembang,” ujar Kasan yang juga Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan dalam siaran persnya, Jumat.

Hak tersebut antara lain pemberian ruang dalam menyusun kebijakan nasional guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan dalam perdagangan internasional.

“Negara berkembang harus menyelaraskan suara dalam menghadapi agenda reformasi WTO yang belakangan ini semakin intensif dibahas,” ujar dia.

Menurut Kasan Indonesia juga menekankan pentingnya segera menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan dari perundingan putaran Doha yang mayoritas juga merupakan isu-isu kepentingan negara berkembang.

Pembahasan reformasi WTO mengemuka sejak Presiden Donald Trump menginginkan pengurangan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat dengan negara mitra dagangnya.

Selain India dan Indonesia, negara-negara yang hadir pada pertemuan ini yaitu Brasil, Afrika Selatan, China, Malaysia, Argentina, Jamaika, Benin, Turki, Arab Saudi, Bangladesh, Barbados, Republik Afrika Tengah, Mesir, Guatemala, Kazakhstan, Kenya, Malawi, Nigeria, dan Oman.