Junta militer di Thailand akan diakhiri

Muhammad Latief

JAKARTA

Pimpinan militer Thailand Prayuth Chan-ocha pada Selasa meminta pemerintahan junta militer diakhiri, namun tetap memberikan kewenangan besar pada tentara di negara itu untuk melakukan penangkapan.

Sejak Prayuth mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, pemerintah junta telah mengeluarkan lebih dari 500 perintah penangkapan berdasarkan Articles 44, sebuah undang-undang yang disebut sebagai “hukum diktator” oleh kalangan oposisi karena memungkinkan mereka melanggar UU yang ada di Thailand.

Prayuth menjadi perdana menteri setelah dipilih oleh para senator hasil penunjukan militer dan anggota parlemen hasil Pemilu 24 Maret lalu yang dituding penuh kecurangan.

Perintah Prayuth itu akan mengakhiri junta militer, mengakhiri pembatasan pada media dan memindahkan kasus-kasus sipil dari militer ke pengadilan sipil.

"Saya tidak akan menggunakan Articles 44 lagi," kata Prayuth kepada wartawan di Kantor Pemerintah di Bangkok, seperti dilansir Channel News Asia.

"Perintah ini tidak menimbulkan masalah dan dilakukan untuk memperbaiki masalah."

Tetapi pemerintah mengatakan beberapa aturan yang dikeluarkan junta akan berlanjut seperti memberi tentara dan polisi kebebasan untuk mencari, memanggil, dan menahan orang selama tujuh hari selama itu atas nama keamanan nasional.

"Militer yang menjaga kekuatan untuk menahan orang sangat penting," kata Yingcheep Atchanont, seorang manajer program di iLaw, sebuah lembaga pengamat hukum Thailand. Namun "ini tetap menciptakan suasana ketakutan."

Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam mengatakan bahwa beberapa perintah junta akan tetap ada karena diperlukan, tetapi parlemen dapat mengubahnya.

Dukungan terhadap koalisi Prayuth, yang terdiri dari 19 partai, memiliki mayoritas kecil di majelis rendah parlemen Thailand.

Pemerintah militer secara bertahap melonggarkan pembatasan politik sejak tahun lalu. Prayuth mengatakan bahwa pemerintahan barunya akan dimulai pada pertengahan bulan ini.